DANGDUT, BUDAYA POP INDONESIA YANG APOLITIK

Ketika saya menulis fenomena dangdut sebagai salah satu budaya populer Indonesia saat ini, seorang kawan datang dengan khabar bahwa ia pernah mengulas tentang topik yang sama di Bernas, dalam rubrik wacana dengan judul tulisan “Politik Dangdut”. Tulisan itu menarik bukan karena saya berpersepsi sama dengan penulisnya tetapi justru sebaliknya. Saya dengan tegas berpendapat berbeda dengan teman itu. Maaf, demikian realitasnya.

Di mana letak perbedaan itu? Pertama sang kawan menyatakan bahwa dari sekian jenis atraksi goyang, walt, Jive, Hustle, Tango, Rumba, Poco-Poco, Cha-cha-cha, disko, dan dangdut, dangdutlah yang paling tidak punya aturan, yang seenaknya, yang relatif kacau balau, semata-mata mengandalkan improvisasi. Kedua, sang kawan mencoba memasukkan dangdut itu sebagai salah satu cara berekspresi berkesenian dan berkebudayaan dalam fenomena politik Indonesia. Menurutnya, dunia politik kita yang relatif semrawut dapat dikorelasikan dari cara ekspresi kesenian dan kebudayaan kita yang ala dangdut itu, tidak punya aturan, seenaknya, kacau balau, penuh improvisasi. Ketiga, yang lebih eksplisit adalah analisis yang menyatakan bahwa Golkar ketika berkuasa dulu adalah representasi penyanyi dan penari politik dangdut. Karena sedang merasa di atas panggung, ia melakukan berbagai gerakan dan manuver yang seenaknya, sebab memang tidak ada aturan baku berpolitik yang dapat dijadikan acuan. Karena sedang di atas panggung itu, maka Golkar secara agresif mengajak massa penonton untuk juga bergoyang sesuai dengan wacana penyanyi/penarinya Kemudian, Panggung yang dulu dikuasai Golkar sekarang berubah. Yang naik panggung dan menjadi penyanyi dan sekaligus penari bukan lagi Golkar, melainkan massa masyarakat Indonesia. Dengan tafsiran ini, akhirnya Sang kawan menarik suatu tesis bahwa demikianlah politik kita sekarang.

Sedemikian amburadulkah dangdut dan politik kita? Saya ingin urun rembuk bahwa simpulan yang ditarik Sang kawan di atas tidak hanya keliru tetapi perlu diluruskan. Pertama, musik apapun tidak dapat dijadikan kambing hitam karena musik adalah bahasa universal yang dapat dan mestinya ditunggangi manusia, termasuk dangdut. Dangdut bisa menjadi elitis, masif, ritmis atau chaos karena unsur manusianya. Rapp sebuah musik yang pernah mendapat penilaian negatif dari seorang pejabat penting di rezim Orde Baru beberapa tahun yang lalu bukan karena musik itu sendiri, tetapi karena lirik-lirik yang dimuat dalam media musik itu anarkis, pornograsif, konfrontatis, dan lain-lain hal yang dianggap negatif, sehingga membuat musik itu diinterpretasikan negatif pula. Saya melihat logika yang salah antara sang kawan dan pejabat Orba ini.

Kedua, saya justru prihatin dengan nalar kawan di atas, kalau-kalau ia sudah terjebak dalam politik kambing hitam atas ketidakberhasilan politik ORBAnya. Atau jangan-jangan cara berpikir orba itu sudah merasuk dalam berjuta-juta orang mirip sang kawan yang senang mencari-mencari kambing hitam. Saya prihatin sekali. Musik adalah media audisi yang ditunggangi oleh lirik dan atribut tari-tarian. Dangdut, sebenarnya seperti halnya musik lain, menjadi universal karena dangdut bisa dinikmati hampir semua orang. Jepang ternyata menikmati musik ini, MTV juga mengimpor musik ini. Dalam catatan saya, terdapat beraneka program Televisi yang menayangkan musik dangdut seperti Anteve dengan “Video Musik Dangdut”, “Karaoke Dangdut”, dan “Dangdut AN”, RCTI dengan “Joget”, SCTV dengan “In Dangdut”, Indosiar dengan “Goyang Dangdut”, TVRI dengan “Dangdut Pro”, TPI dengan “In Dangdut”, “Top Dangdut” dan juga “Kuis Dangdut”, TransTV dengan “Di Goyang Dangdut (DiGoDa)nya, dst. Sangat banyak dan masif dibandingkan dengan musik lain di layar televisi yang sama. Oknum musikus atau penyanyi atau apalah atribut orangnya lebih bertanggung jawab akan efek yang ditimbulkannnya. Ketidakteraturan, kesemrawutan, dsb amat bergantung pada siapa bukan pada apa. Dangdut sebaliknya adalah barang suci yang mesti dikeramatkan, disakralkan oleh bangsa ini, karena dangdutlah salah satu atau satu-satunya aset publik Indonesia dalam seni musik. Jazz yang dulu berasal dari kaum kulit hitam jalanan toh menjadi sangat populer dan bahkan dipandang sebagai ‘trademark’ borju paling kurang di Indonesia. Kalau mau dibilang borju yah ngaku-ngakulah suka jazz atau jika tidak mulailah belajar mendengarkannya, mengoleksi kaset atau vcdnya, dsb.

Di samping politik kambing hitam, saya melihat warna hipokrisi cukup mengental dalam wacana publik kita, paling tidak seperti yang disuarakan sang kawan Mengapa? Ia sepertinya pura-pura menduga-duga, bahwa Dangdut yang diakui tidak hanya disenangi mereka yang katanya kelas bawah, tetapi ternyata baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi juga disenangi oleh yang katanya masyakat elit. Atau memang benar-benar tidak mengamati fenomena ini di televisi dengan lebih cermat atau menikmati dangdutnya, tetapi kuatir mengakuinya. Opsi-opsi tidak hendak menilai sang kawan tentunya melainkan secara lebih akademislah dilihat sebagai pilihan-pilihan. Dari sang kawan maupun bagian masyarakat yang disebutkan ada makna hipokrisi di situ. Saya juga kuatir jika musik dikonsumsi karena citra yang dibangun sementara kalangan. “Emang makan mereknya’ iklan ini saya kira lebih menjelaskan identitas diri di samping iklan ini jitu sebagai media promosi. Promosi buat musik dangdut justru tidak berada pada titik perjuangan lagi karena musik dangdut jika kita mau mengakui bahwa penggemar yang menonton televisi sudah ada di seluruh channel televisi Indonesia yang jam tayangnya sudah penuh. Bahkan jika diperhatikan jam tayangnya, premium time, dangdut termasuk program acara dengan rating tertinggi.

Politik hipokrisi kita ternyata tidak hanya merambah panggung politik riil dalam kalangan elitis, tetapi telah masuk dalam ruang-ruang publik. Ketika kita berutang dengan luar negeri kita pura-pura mengatakannya bantuan, itu sudah jelas dalam politik, tetapi ketika kita pura-pura pula tidak mengakui dangdut sebagai musik kita, kita menggoyang-goyangkan jempol kaki kita ketika menontonnya di televisi. Yang penting badannya tidak kelihatan. Saya lihat di sini bahwa sang kawan dll jika ada, dalam konteks dangdut ini justru terlalu banyak ‘berguru’ pada kaum elitis kita. Saya prihatin pula kalau generasi ini benar-benar tidak memfungsikan guru yang sebenarnya guru, buku-buku ilmu pengetahuan, sejarah itu sendiri dan alam tempat kita berguru.

Lebih tandas, berbicara tentang politik menurut saya justru memang bukan seirama kalau mau demokratis seperti musik waltz, hustle, cha-cha-cha yang disebutkan Sang kawan. Politik harus dibaca sebagai akvitas yang dinamis bukan statis apalagi uniformistis. Saya justru amat curiga bahwa si penulis betul-betul produk orde baru dengan kehendak penyeragamannya. Jika dangdut dipahami semrawut, kacau balau atau tidak teratur oleh penulis, saya tidak mengerti alasannya apa. Apakah ketika melihat musik Rock yang berasal dan berkembang dari negeri Elvis Presley itu lantas Sang kawan merasakan keteraturan dsb dengan sesuatu yang selalu positif, apalagi aliran mutakhir musik Metal yang menggunakan simbol tiga jarinya dan beratribut kepala tenkorak, kaos hitam legam dsb. itu. Atau apakah pengamatan sintetis belum berhasil dilakukan sehingga ia belum menemukan pola musik dangdut sehingga dikatakan tidak teratur?. Sebaliknya justru dangdut terlihat sebagai musik yang terpola dengan tarian pelan zig-zag-nya mengikuti lekuk huruf z seperti ‘ABG’ sekarang menggambarkan “Kasihan deh lo” dengan pasukan joget yang sering menyertainya dengan merapatkan kedua bibir sembari menipiskannya dan mengangkat tangan dengan gerakan-gerakan minimalis. Hemat saya, itulah inti tarian dangdut, dan letak kedinamisannya pada kreativitas pasukan joget yang kemudian memunculkan beragam varian gerakan. Inilah membuat dangdut sesungguhnya dinamis, jadi lebih demokratis, dan merakyat serta egalitarian. Gerakan inti yang sederhana ditambah lirik yang mudah dicerna menjadikan dangdut diterima lebih banyak rakyat. Karena itu sebenarnya dangdut itu sederhana dan sederhana itu, menurut aliran minimalis yang mengglobal saat ini, adalah kaya. Oleh karena minimalis menjadi fenomenal di dunia saat ini, saya juga yakin produk musik kita ini, akan menjadi musik dunia, seperti kita mempertahankan badminton bagi negara kita. Mengapa tidak apalagi kita harus berbangga seperti pencak silat, bahwa dangdut mengakar dari budaya kita, vox pupoli.

Di lain pihak, ada pikiran-pikiran kolektif yang semestinya harus dienyahkan dari kehidupan sosial budaya di negeri ini. Kognisi “Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri” agaknya sudah mendarah daging bagi sebagian bangsa kita, karena kita seringkali tidak ingin mencintai aset bangsanya sendiri. Apakah dangdut karena semula berasal dari kalangan kelas bawah, kumuh dan terpinggirkan, maka dangdut dipandang sebelah mata dan dikambinghitamkan pula. Tidak hanya dangdut, cerita kancil, Abu Nawas, dan beberapa folklor lainnya juga acapkali disebut-sebut sebagai kambing hitam kebobrokan bangsa ini. Saya bukan sok nasionalis, apalagi chauvinis tetapi memang cara berpikir kita ini harus diperbaiki. Kalau kita sering berpikir negatif atau selalu memaknai sesuatu negatif, yang milik kita inferior dan yang milik orang lain lebih bagus seperti Walt, Cha-cha-cha, dst itu mungkin kita tidak pernah menjadi bangsa yang besar dan berpikir besar, serta jadinya tidak pernah memiliki sesuatu. Sebagian kita justru bangga pada McDonald, Kentucky Fried Chicken, Honda, dll. Sebaliknya, saya melihat dangdut berperan misalnya sebagai pembawa pesan yang luar biasa ketika dangdut dibawakan oleh Raja Dangdut Rhoma Irama, atau Ratu Dangdut Elvi Sukaesih, atau sang Kopi dangdut, Fazal Dath, Meggy Z, Cici Paramida hingga Inul Daratista dan Annisa Bahar yang begitu artistis dan entertainis. Dengan cerita Kancil justru jangan berhenti pada makna kebohongannya saja, tetapi justru bergerak pada prinsip edukatif bahwa berbohong itu tidak baik akhirnya si Kancil terperangkap lubang kebun mentimun sang petani, misalnya. Kebohongan adalah realitas, yang tanpanya tidak ada kejujuran dan pelajaran. Begitu pula dengan cerita Abu Nawas, dst. Saya ingin mengutip Simon Peres, jika ingin menjadi orang besar berpikirlah besar. Negara adikuasa berpikir adikuasa, teknologi informasi berpikir internet bukan intranet membuat mereka betul-betul menguasai. Dangdut bukan mustahil sebagai alat berpikir besar sebagai promosi bangsa besar ini.

Akhirnya, dangdut hendaknya dipandang sebagai industri musik, media, alat dan hasil karya manusia; dan harus diakui pula bahwa dangdut bukanlah penentu, atau pengambil keputusan. Yang menentukan dangdut itu adalah subyek pelakunya. Dangdut tidak ada hubungannya dengan politik, baik politik dangdut, atau dibalik sekalipun dangdut politik, apalagi menggambarkan politik kita seperti dangdut. Jikapun ada itu dicoba dibuat-buat oleh orang saja. Dangdut adalah bahasa universal penyampai pesan. Jadi, dangdut itu apolitik. Pengamatan Sang kawan pada acara Dansa Yo Dansa di TVRI itu belum layak dijadikan acuan untuk menilai dangdut sebagai kreasi musik yang semrawut, tidak teratur, dsb itu. Mudah-mudahan tulisan ini tidak membunuh kreativitas seniman dangdut dengan improvisasi, jika tidak yang muncul adalah pencemaran nama baik aliran musik, dan lebih fatal penyeragaman Panggung politik kita. Yang saya harus akui bahwa politik kita memang masih semrawut, kacau balau, dan egois dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Namun saya optimis dan berharap para politisi kita justru mau belajar dari budayanya sendiri, belajar dari dangdut, karena dangdut tidak aneh-aneh, sederhana dan menghibur lagi menggairahkan hidup. Maju demokrasi!